Bea Cukai Papua Optimalkan Ultimum Remedium, Pulihkan Penerimaan Negara dan Tingkatkan Kepatuhan Cukai

Sorong 16 Oktober— Kanwilsus Bea Cukai Papua terus mengoptimalkan penyelesaian perkara di bidang cukai melalui mekanisme Ultimum Remedium (UR) sebagai upaya memulihkan hak negara sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan.

Hingga 30 September 2026, tercatat 76 kasus UR dengan nilai penyelesaian mencapai Rp4,52 miliar dan jumlah hasil tembakau sebanyak 1.892.278 batang. Capaian ini menunjukkan peran UR dalam mendukung pemulihan penerimaan negara melalui penyelesaian perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Pada Kuartal III 2026, nilai UR mencapai Rp4.251,78 juta, meningkat dari Rp272,30 juta pada Kuartal III 2025. Dengan demikian, nilai penyelesaian UR tumbuh 1.461,45% secara year-on-year (YoY). Pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan nilai penyelesaian UR dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, Encep Dudi Ginanjar, menekankan bahwa UR bukan berarti mengabaikan pelanggaran. Mekanisme ini merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang dilaksanakan sesuai persyaratan hukum, dengan tetap menempatkan penegakan aturan dan pemulihan hak negara sebagai bagian penting dari pengawasan cukai.

“Melalui Ultimum Remedium, kami mendorong pemulihan hak negara sekaligus membangun kesadaran pelaku usaha untuk lebih patuh. Penegakan aturan tetap menjadi prioritas, dengan memastikan setiap penyelesaian dilakukan sesuai persyaratan hukum yang berlaku,” ujar Encep.

Penerapan UR sejalan dengan prinsip bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam kondisi yang diatur peraturan. Mekanisme ini dapat memberikan manfaat berupa pemulihan penerimaan negara, dorongan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban cukai, serta penguatan kepatuhan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui pengawasan dan penyelesaian perkara yang terukur, Kanwilsus Bea Cukai Papua terus berupaya menjaga penerimaan negara, mendorong persaingan usaha yang lebih adil, dan memperkuat perlindungan masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal.