Bea Cukai Papua Catat 193 Penindakan hingga Kuartal III 2026, Komitmen Lindungi Masyarakat Terus Diperkuat

Sorong, 16 Oktober 2026 — Kanwilsus Bea Cukai Papua mencatat 193 kasus penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) hingga 30 September 2026. Capaian tersebut meningkat 61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hasil ini menggambarkan aktivitas pengawasan untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah Papua.

Dari total penindakan tersebut, penindakan BKC tercatat sebanyak 148 kasus, meningkat 66 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, penindakan NPP mencapai 45 kasus, meningkat 45 persen. Selain jumlah kasus, kuantitas barang yang diamankan menunjukkan cakupan pengawasan terhadap berbagai komoditas berisiko.

Pada kelompok BKC, penindakan mencakup sekitar 2,47 juta batang hasil tembakau illegal serta 1.993,75 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Potensi nilai barang BKC sebesar Rp4,66 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp2,15 miliar.

Sementara itu, penindakan NPP mencakup 24.906,92 gram ganja dan 282,71 gram metamfetamina (sabu), dengan estimasi nilai barang NPP sebesar Rp2,44 miliar serta estimasi penghematan biaya rehabilitasi sebesar Rp20.33 miliar. Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan instansi terkait juga menjadi unsur penting.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, Encep Dudi Ginanjar, menekankan bahwa keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang ditangani atau barang yang diamankan, tetapi juga dari arti penting upaya tersebut bagi masyarakat.

 “Bagi kami, hasil penindakan bukan semata-mata tentang jumlah kasus atau barang yang berhasil diamankan. Lebih penting dari itu adalah bagaimana pengawasan ini memberikan perlindungan bagi masyarakat Papua. Penindakan terhadap rokok ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga iklim usaha yang adil bagi pelaku usaha yang patuh, sementara pengawasan narkotika menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.”

Khusus untuk BKC ilegal, peningkatan penindakan perlu menjadi perhatian strategis. Kenaikan jumlah kasus dapat menjadi indikasi bahwa Papua merupakan wilayah pemasaran yang semakin serius diperhatikan oleh para pengedar rokok ilegal. Namun, indikasi tersebut perlu ditelaah lebih lanjut melalui analisis jalur distribusi, pola pengiriman, titik pemasaran, dan modus operandi yang berkembang, agar peningkatan pengawasan didasarkan pada informasi dan pemetaan risiko yang memadai.

Ke depan, DJBC di Papua perlu terus meningkatkan pengawasan secara terarah dan berbasis risiko, memperkuat pemanfaatan informasi, serta meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Langkah ini penting untuk menekan peredaran BKC ilegal, menjaga persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang patuh, serta melindungi penerimaan negara dan masyarakat Papua.

Karakteristik geografis Papua yang luas dan beragam menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Karena itu, pengawasan yang adaptif, pemetaan jalur rawan, dan kolaborasi lintas instansi diperlukan agar kehadiran Bea Cukai dapat dirasakan secara berkelanjutan—bukan hanya ketika penindakan dilakukan, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Melalui penguatan fungsi Community Protector, Kanwilsus Bea Cukai Papua terus menjalankan pengawasan sesuai mandat dan kewenangannya dengan mengedepankan profesionalisme, kepatuhan terhadap ketentuan, dan sinergi dengan berbagai pihak. Pada akhirnya, capaian pengawasan tidak hanya berbicara tentang angka penindakan, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga masyarakat dan kepentingan negara.